Kajian di Lebak Temukan Dinamika Kompleks dengan Tantangan dan Peluang yang Perlu Diatasi Bersama
Lebak, Banten – 15 Februari 2026
Oleh: Enggar Buchori, S.Pd
Pengelola Muda Media Siber
Perkembangan teknologi digital yang pesat membuat hubungan antara Pers, Masyarakat, dan Pemerintah menghadapi tantangan baru sekaligus peluang untuk membangun tata kelola informasi yang lebih baik. Hal ini terungkap dalam analisis berbasis kajian empiris yang dilakukan di wilayah Lebak, Banten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Peran Pers sebagai wahana penyalur informasi dan pengawas publik semakin diuji di era dominasi media sosial. Sebagian media lokal di Lebak terbukti mampu menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam menyebarkan informasi program pembangunan serta mengangkat aspirasi warga. Namun, dinamika tersebut tidak lepas dari tantangan, di antaranya penyebaran berita tidak diverifikasi yang menyebar dengan cepat, sehingga menyebabkan kesalahpahaman bahkan konflik antar pihak.
“Kredibilitas Pers bukan hanya soal keakuratan berita, tetapi juga kemampuan untuk menyajikan informasi secara seimbang dan bertanggung jawab,” ujar penulis dalam analisisnya.
Sementara itu, masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek penerima informasi, melainkan juga aktor aktif dalam mencipta dan menyebarkan konten. Di wilayah yang diteliti, sejumlah komunitas masyarakat telah membentuk grup diskusi daring yang berperan untuk mengawal kebijakan pemerintah serta memberikan masukan konstruktif. Namun, rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian warga membuat mereka rentan terhadap berita bohong (hoax) dan informasi salah arah.
Kajian juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah Lebak telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan transparansi, antara lain melalui pembukaan akses data publik dan penyelenggaraan rapat terbuka bagi masyarakat. Meskipun demikian, tantangan tetap ada terkait kebijakan regulasi media yang belum sepenuhnya adaptif dengan perkembangan teknologi digital. Beberapa kalangan bahkan menyampaikan kekhawatiran terkait adanya batasan ruang gerak Pers dalam meliput isu-isu yang dianggap sensitif.
Berdasarkan temuan kajian tersebut, penulis mengusulkan tiga langkah utama untuk mengoptimalkan sinergi ketiga pihak:
1. Peningkatan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat untuk membantu mengidentifikasi informasi kredibel dan menyaring konten yang tidak benar.
2. Pembentukan kerjasama kolaboratif antara Pers, pemerintah, dan masyarakat dalam menyusun standar etika penyebaran informasi yang sesuai dengan konteks lokal.
3. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam mengelola komunikasi publik secara efektif, terbuka, dan transparan.
Sinergi antara Pers, masyarakat, dan pemerintah di era digital bukanlah hal yang mudah dicapai secara instan. Namun, hal ini merupakan kebutuhan mutlak untuk membangun masyarakat yang cerdas dan demokratis. Upaya bersama serta komitmen dari setiap pihak akan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.(red)
